Oleh:Fransiskus Douw
Fakta ketimpangan Papua sosial, ekonomi, dan buadaya rakyat
Papua yang diakibatkan oleh kebijakan pamerintah NKRI.
Berbagai kebijakan, mulai dari pemberiaan status Otonomi
Khusus hingga pemekaran provinsi/kabupaten/kota tak lebih sebagai kepentingan
politik Jakarta untuk mempertahankan Papua Barat ke dalam NKRI.
Pemberian Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah di Papua Barat
membawa berbagai muatan politis dan dampak pada meningkatnya penyakit sosial,
seperti miras, penyakit HIV/AIDS, jumlah penduduk mingran yang semakin
membludak, pembunuhan terus-meneru berdalih separatis.
Kebijakan ini berdampak pada rumpun Melanesia di Bumi Papua
Barat menjadi minoritas dan semakin habis ditanah leluhurnya sendiri.
Maka itu kepada seluruh masyarakat Papua Barat, dari Sorong
sampai Merauke, untuk berhati-hati agar tak terperosok lebih dalam ke jurang
kepentingan politik NKRI.
Rakyat Papua Barat harus selalu kritis dalam menyikapi
berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, sebelum menerima berbagai tawaran Politik
NKRI.
Dunia akan mencatat bahwa rumpun Melanesia pernah menjadi
pemilik Negeri New GUnea, meski kini hanya tinggal nostalgia yang hanya akan
ditemukan dalam Sejarah Antropologi Dunia. Papua Barat adalah milik Bangsa
berumpun Melanesia yang patut dijaga dan ditempatkan sebagai Manusia yang
mempunyai nilai-nilai, culture, martabat dan hak yang sama dengan bangsa-bangsa
lain di dunia.
==TETAP DI JALAN KAWAN==