Papua Barat membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati kewajiban dekolonisasi. Pada tahun 1962 surat kabar dan Indonesia mengatakan kebohongan tentang PBB. PBB tidak dapat membeli atau menjual orang. Perjanjian pada tahun 1962 tidak diperdagangkan Papua Barat. Perjanjian pada tahun 1962 mengatakan PBB bisa menggantikan pendudukan Belanda. Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuasaan atas PBB. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kekuasaan atas PBB.
Pada bulan April 1961 Belanda mengatakan mereka berani dan percaya diri terhadap Indonesia, kecuali 1500 tentara menentang mendarat di Papua Barat.
Pada bulan September 1961 Belanda berusaha melindungi Papua Barat dengan Piagam PBB bab 12, perwalian internasional. Internasional Perwalian dijelaskan dalam Piagam PBB bab 12. Bab 12 pasal 76 mengatakan bahwa semua negara harus membantu wilayah menuju kebebasan dan kemerdekaan. Orang-orang korup diblokir upaya itu. Orang-orang korup tewas PBB Dag Hammarskjold Sekretaris Jenderal, dan menggantikannya dengan yang korup Sekjen U Thant.
Orang-orang korup memberitahu Indonesia mendarat 1.500 tentara untuk menakut-nakuti Belanda, untuk memungkinkan Amerika untuk mengelabui Belanda untuk mempercayai korup Sekretaris Jenderal U Thant dengan perwalian dari Papua Barat.
Bab 12 menjadi aktif jika Majelis Umum PBB menggunakan pasal 85 bagian 1 dari Piagam PBB. Jadi orang-orang korup mengelabui Belanda menandatangani perjanjian (Agreement New York) meminta Majelis Umum untuk membuat artikel 85 bagian 1 aktif. Sebuah Sekretaris Jenderal jujur juga harus membuat artikel 85 bagian 2 aktif, harus menempatkan tindakan Majelis Umum dalam agenda Dewan Perwalian. Tapi korup Sekjen tidak melakukan ini. Itulah sebabnya PBB buta penderitaan Papua Barat, itu sebabnya PBB mengabaikan kewajiban PBB pasal 76 Piagam.
Untuk membebaskan Papua Barat kita harus menyebabkan Ban Ki-moon untuk melakukan pekerjaannya. Kita harus mendapatkan dia untuk menempatkan isu Papua Barat, isu resolusi Majelis Umum 1752 dalam agenda Dewan Perwalian. Maka akan ada tindakan terhadap dekolonisasi.
MD